INILAHCOM, Jakarta - Rencana Pemprov DKI Jakarta membangun enam ruas jalan tol dan pemberlakuan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta dinilai dapat membebankan masyarakat.
“Nantinya jalan raya hanya bisa dilewati orang-orang yang mampu membayar,” kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Senin (8/8/2016).
Menurutnya, penambahan jalan tol dan ERP buka lah satu-satunya solusi mengatasi kemacetan. Untuk mengurai kemacetan, bisa diawali dengan menekan kepemilikan kendaraan atau membuat kebijakan yang lebih ekstrim yaitu moratorium penjualan kendaraan baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Tetapi harus disertai dengan pengadaan angkutan umum yang menjamin Kamseltibcar serta terintegrasi dan terjangkau secara ekonomi," tuturnya.
Di samping itu, Edi menilai sejauh ini Pemprov DKI belum memenuhi standarisasi yang memadai untuk memberlakukan ERP. Seperti angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal. Angkutan umum yang layak dan standar waktu tunggu serta nyaman.
Pelaksanaan ERP juga membutuhkan jalan yang memiliki empat jalur. Serta trayek angkutan umum tidak berimpitan dengan angkutan massal. Kemudian masalah parkir yang belum dilaksanakan pembenahan secara optimal.
"Paling penting adalah ERP bukan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan," tandasnya. [rok]
Rencana Penerapan ERP Dapat Membebankan Masyarakat
Read More