INILAHCOM, Jakarta - Pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 kembali memanas. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI hanya memberikan Rp 1 trilun kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menjalankan program kerja pada APBD 2018.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Muhammad Taufik menilai sangat tidak rasional dengan hanya diberikan dana Rp1 triliun untuk menjalankan roda pemerintahan. Menurut dia, ini sama saja mengkhianati warga Jakarta.
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI jangan melawan amanat rakyat," kata Taufik, Selasa (13/6/2017).
Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan RKPD 2018 harus diberikan kepada Anies-Sandi karena sudah sesuai dengan ketentuan. Apalagi ke depan, roda pemerintahan merupakan tanggungjawabnya, sehingga tidak ada yang bisa menghalanginya.
"Jangan melawan amanat rakyat, kembalikan RKPD 2018 berdasar RPJMD 2017-2022, di sana terdapat visi-misi Anies-Sandi secara utuh," ujarnya.
Menurut dia, fase pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sudah selesai. Sehingga jangan lagi aneh-aneh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebab, RKPD dan RPJMD merupakan perintah undang-undang.
"Masa tidak mengerti aturan sih, sudah berulang kali saya jelaskan soal aturan itu RKPD dan RPJMD masa tidak mengerti," tandasnya. [ton]
Gerindra Permasalahkan Anggaran RKPD 2018
Read More