INILAHCOM, Jakarta - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Djafar Muchlisin menjadi sasaran kritik Anggota DPRD Komisi D saat rapat kerja.
Selain soal makam fiktif, Dinas Pertamanan juga dicap miring soal rencana pembelian lahan untuk ruang terbuka hijau.
Salah satunya tentang rencana pembelian Gedung Kedutaan Inggris untuk pembangunan taman di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
"Sekarang saya mau tanya, saya dengar katanya sudah mau dibayarkan Pak? Percuma dong kita bahas ini sampai berbusa-busa kalau minggu depan tahu-tahu sudah mau pembayaran. Jadi jangan pura-pura bodoh deh," ungkap Wakil Ketua Komisi D, Rois Hadayana di tengah-tengah rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI, Kamis (11/8/2016).
Djafar berkilah, dirinya hanya menjalankan disposisi Gubernur DKI Jakarta. Soal kapan pembelian itu akan dieksekusi dan bagaimana mekanismenya dirinya mengaku tidak tahu-menahu karena baru menjabat dua bulan terakhir ini.
"Sebenarnya ini sudah lama ini berproses. Status siapa yang menawarkan dan mengajukan saya tidak tahu, karena saya masuk di tengah jalan," ujar Djafar.
Anggota dewan khawatir, rencana pembelian lahan Kedutaan Besar Inggris berada zona merah. Sedangkan peruntukan taman diperlukan lahan berstatus hijau. Jika dipaksakan, akan seperti kasus Sumber Waras dan Lahan Cengkareng Barat yang bermasalah.
"Kalau itu merah artinya harus diubah dulu dong Perdanya. Memang bisa main langsung diubah. Jangan sampai ini jadi temuan BPK lagi bapak ibu yang celaka. Kami sih tidak mau bertanggung jawab," ungkapnya.
Djafar pun menyetujui usulan dewan dan segera mempelajari detail rencana pembelian lahan tersebut. Serta mengkaji aspek legal prosedur pembelian lahan agar tidak jadi masalah dikemudian hari.[jat]
Lahan Eks Dubes Bisa Bernasib Seperti Sumber Waras
Read More